Menjelang Pemilu 2024, salah satu tantangan terbesar demokrasi Indonesia bukan hanya kompetisi politik antar calon, tetapi juga derasnya arus hoaks dan misinformasi yang menyasar masyarakat luas. Fenomena ini bukan hal baru, namun skalanya semakin besar karena penyebaran informasi melalui media sosial yang begitu cepat dan sulit dikendalikan.
Dalam situasi tersebut, pendidikan politik menjadi salah satu instrumen paling penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap informasi palsu sekaligus memperkuat kualitas demokrasi.
Hal ini ditegaskan oleh Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik, Brigjen TNI Haryadi, dalam sebuah rapat koordinasi di Semarang pada 20 Maret 2023. Ia menekankan bahwa rendahnya literasi politik menjadi salah satu penyebab utama penyebaran hoaks yang tidak terbendung.
Pendidikan Politik: Pondasi Agar Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi
Menurut Haryadi, pendidikan politik bukan hanya tentang mengenalkan prosedur pemilu atau sistem pemerintahan. Lebih dari itu, pendidikan politik berfungsi untuk membantu individu menjadi:
- warga negara yang aktif,
- pemilih yang cerdas, dan
- masyarakat yang responsif terhadap isu-isu demokrasi.
Dengan pengetahuan politik yang memadai, masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh narasi provokatif, ujaran kebencian, atau informasi yang belum terverifikasi.
Presiden Joko Widodo sendiri menekankan pentingnya pendidikan politik dalam rapat konsolidasi bersama KPU dan Bawaslu. Menindaklanjuti arahan tersebut, berbagai lembaga pemerintah diminta menggencarkan program pendidikan politik yang menyentuh masyarakat secara lebih luas.
Langkah ini sejalan dengan pendekatan akademik yang juga sering dibahas dalam kajian demokrasi di kampus-kampus ilmu sosial seperti STISIP Setia Budhi sebagai pusat pendidikan politik masyarakat.
Literasi Politik Rendah = Pemilih Rentan Manipulasi
Salah satu kekhawatiran utama para pengamat adalah rendahnya tingkat literasi politik masyarakat. Rendahnya literasi membuat masyarakat:
- mudah terpapar hoaks,
- kurang memahami isu kebijakan publik,
- tidak mampu membedakan kritik konstruktif dan fitnah,
- rentan diprovokasi menjelang pemilu, serta
- pasif dalam proses demokrasi.
Ketika masyarakat tidak terlibat secara aktif dan sadar, kebijakan publik dapat berjalan satu arah dan tidak mencerminkan aspirasi yang sebenarnya.
Karena itulah, Haryadi menegaskan bahwa pendidikan politik bukan hanya urusan partai politik, tetapi harus melibatkan masyarakat luas sebagai upaya memperkuat daya tahan demokrasi jangka panjang.
Dampak Positif Pendidikan Politik untuk Pemilu 2024
Pendidikan politik dapat memberikan sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat menjelang Pemilu 2024, antara lain:
1. Menangkal Hoaks dan Disinformasi
Ketika masyarakat memahami cara kerja politik, mereka lebih kritis dalam menerima informasi. Tidak mudah percaya pada pesan berantai atau unggahan viral tanpa sumber.
2. Meningkatkan Partisipasi Politik
Pendidikan politik mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam proses pemilu, seperti memahami visi misi calon, menghadiri diskusi publik, hingga menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
3. Mendorong Demokrasi yang Lebih Dewasa
Masyarakat yang paham politik akan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pilihan. Polarisasi dapat ditekan, dialog publik menjadi lebih sehat.
4. Memperkuat Kepemimpinan dan Kepekaan Sosial
Pendidikan politik dapat menumbuhkan kemampuan analitis dan empati sosial, dua hal yang penting bagi generasi muda yang kelak menjadi pemimpin bangsa.
Hoaks: Ancaman Nyata bagi Kualitas Pemilu
Sejak beberapa periode pemilu terakhir, hoaks terbukti menjadi ancaman serius yang mampu:
- memecah masyarakat,
- memicu konflik horizontal,
- menurunkan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu,
- memperburuk kualitas demokrasi.
Haryadi menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak boleh lagi terjebak dalam perang informasi palsu. Karena itu, pendidikan politik perlu diperkuat, terutama untuk kelompok rentan seperti pemilih pemula dan masyarakat di daerah yang akses terhadap pendidikan politiknya masih minim.
Kesimpulan
Pendidikan politik adalah kunci untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia, terutama menjelang Pemilu 2024 yang penuh tantangan. Dengan literasi politik yang lebih baik, masyarakat akan:
- lebih kritis,
- tidak mudah termakan hoaks,
- mampu berpartisipasi secara cerdas, dan
- ikut menjaga integritas pemilu.
Hoaks hanya bisa dilawan dengan satu cara: masyarakat yang terdidik secara politik.
