Pemerintah Resmi Berlakukan Kebijakan PPKM Darurat untuk Jawa-Bali

Presiden Joko Widodo, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Lebak – Pemerintah akhirnya telah mengambil keputusan dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 dengan memberlakukan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai salah satu respon cepat pemerintah dalam menangani Covid-19 yang semakin meningkat. Pada saat yang sama, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini hanya berlaku di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Mengingat eskalasi transmisi Covid-19 di kedua wilayah (baca: Pulau Jawa-Bali) tersebut melonjak secara signifikan.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini mulai berlaku pada Sabtu, 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Kebijakan ini diumumkan secara eksklusif oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (01/07/2021).

“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat, sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, yang disiarkan secara eksklusif melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Pengambilan keputusan ini sudah barang tentu dikaji secara komprehensif, karena kebijakan ini secara khusus akan berdampak secara riil pada sektor-sektor publik. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, yang menyatakan bahwa kebijakan ini telah mendapatkan sejumlah masukkan dari pelbagai stakeholders, seperti, para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah.

Pemerintah RI juga akan mengerakan seluruh kapasitasnya untuk memberikan pelayanan dan menjaga agar masyarakat tetap sehat. Seperti yang telah diungkapkannya, bahwa pemerintah harus saling kerja sama dalam memutus mata rantai virus Covid-19, termasuk varian barunya. Menurut Jokowi, sebagaimana yang dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, juga meminta agar seluruh aparat negara, TNI-Polri maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan, harus bahu membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen.  

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta agar masyarakat tetap tenang dan waspada serta mematuhi peraturan yang berlaku, seperti disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Dalam hal ini, Presiden juga telah menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pelaksana dari kebijakan tersebut.

Dalam penyampaiannya yang dilakukan secara daring, pada Kamis (01/07/2021) Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa terdapat pelbagai sektor (pendidikan, pekerjaan, wisata, dan transportasi) yang akan dibatasi. Sudah menjadi rahasia umum, di antara pelbagai sektor tersebut yang di antaranya adalah sebagai berikut, seperti yang telah tersaji laman Kompas.com, yaitu:

  1. Perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib 100% menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah;
  2. kegiatan belajar mengajar dilakukan (wajib) secara online atau daring;
  3. Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan ketat;
  4. Pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat;
  5. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen;
  6. Apotek dan toko obat dibolehkan buka selama 24 jam;
  7. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara;
  8. Restoran rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar (delivery) dan take away atau bungkus, serta dilarang menerima dine in atau makan di tempat;
  9. Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat;
  10. Tempat-tempat ibadah yakni masjid, mushala, gereja, pura, wihara, kelenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara;
  11. Penutupan fasilitas umum yang meliputi area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya;
  12. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial) yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
  13. Pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat;
  14. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya boleh dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang;
  15. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat, dan antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya; dan
  16. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan diluar rumah. Tidak diizinkan penggunaan facial tanpa penggunaan masker.
Facebook Comments
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *