Badan Eksekutif Mahasiswa STISIP Setia Budhi Gelar Diskusi Publik RTRW

Lebak – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung melakukan diskusi publik mengenai Raperda RTRW di wilayah Kabupaten Lebak. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, (29/5/2021) di aula STISIP Setia Budhi Rangkasbitung.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak, seperti narasumber dihadiri secara eksklusif oleh Junaedi Ibnu Jarta selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak dan Harits Hijrah Wicaksana sebagai akademisi. Dan tak luput juga dari unsur organisasi kemahasiswaan, yakni representasi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), dan Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala).

Raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di wilayah Kabupaten Lebak ini menimbulkan respons yang berbeda saat wacana ini muncul ke ruang-ruang publik. Pada saat yang sama, secara faktual menunjukkan interaksi yang juga menjadi diskursus publik. Karena, menurut asumsi khalayak publik adanya ketidaksesuaian diktum di regulasi dengan harapan masyarakat secara umum.

Harits Hijrah Wicaksana menjelaskan bahwa RT RW sangat urgent untuk mengatur berbagai elemen di wilayah Kabupaten Lebak dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Hal ini sangat perlu, terutama untuk kemajuan daerah di aras lokal. Tentunya dengan melakukan pengawasan terhadap proses formulasi kebijakan. Selain itu, kita juga dapat memberikan rekomendasi, masukkan, dan bahan evaluasi untuk kebijakan yang akan diambil agar sesuai dengan karakteristik wilayah dan keinginan masyarakat,” kata Harits Hijrah Wicaksana selaku Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung.

Selain itu, Junaedi Ibnu Jarta, mengungkapkan bahwa hadirnya kebijakan RTRW itu untuk kebaikan bersama, demi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama.

“Saya mencoba menganalogikan bahwa segala sesuatu perlu ditata dan diatur, seperti, sebuah rumah. Di mana dalam rumah ada komponen kamar utama, dapur, dan lain-lainnya. Kan tidak mungkin kamar utama dijadikan sebagai dapur,” ujar Junaedi Ibnu Jarta.

Sebagian besar peserta mencoba memerhatikan secara saksama, bahkan para ketua umum organisasi kemahasiswaan tampak merespon dengan pandangan yang juga berangkat dari kepedulian terhadap masyarakat. Harapannya tentu dengan hadirnya kebijakan ini dapat mengatur dan menata daerah dengan baik demi kemaslahatan dan kemajuan daerah.

Facebook Comments
Previous Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *