Pengamat: Tiga Periode Presiden, Tidak Mungkin.

Harits Hijrah Wicaksana, Analis Politik dan Kebijakan sekaligus Ketua STISIP Setia Budhi.

Lebak – Beberapa pekan terakhir ini, muncul beragam asumsi sejumlah pihak mengenai wacana Presiden yang akan maju kembali dalam proses elektoral di 2024. Padahal, secara keputusan regulasi, hal ini tidak sesuai, selama peraturan perundangan-undangan belum diamandemen.

Hal ini diafirmasi oleh Harits Hijrah Wicaksana, bahwa diskursus mengenai Presiden yang akan maju kembali adalah informasi yang tentunya cukup sukar diterima. Informasi ini berawal dari kelompok yang tidak suka dengan Presiden Joko Widodo. Akibatnya, ketidaksukaan itu memunculkan narasi jabatan Presiden tiga periode.

Seperti yang telah dilansir dari Antaranews.com pada Kamis (18/3/2021), Harits menyatakan bahwa sebetulnya, tidak memungkinkan jabatan Presiden tiga periode, karena aturan undang-undang jabatan Presiden itu selama lima tahun, dan ayat selanjutnya hanya dua periode.

“Secara etika politik dan negarawan dipastikan Jokowi tidak mungkin mencalonkan diri sebagai wakil presiden” ungkap Harits Hijrah Wicaksana selaku pengamat politik yang juga Ketua STISIP Setia Budhi

Sampai informasi ini ditampilkan, belum ada parpol dan sejumlah fraksi yang membahas tentang wacana jabatan Presiden tiga periode.

Selain itu, menurutnya, proses mengubah masa jabatan presiden tiga periode ini tentu cukup panjang dan harus mengamandemen UUD 1945 yang diajukan oleh lembaga tinggi negara, yakni MPR, dan syarat pengajuannya minimal dua per tiga dari 750 anggota MPR RI.

Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa perlu panitia kecil dan panitia khusus sampai sidang paripurna. Karena itu, untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi juga tampak sukar, terlebih tidak ada hal yang bersifat urgensi dan mendesak terkait jabatan presiden tiga periode.

Ketua STISIP Setia Budhi, Harits Hijrah Wicaksana, juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah mengkonfirmasi di berbagai platform dan secara eksplisit menyatakan bahwa jabatan Presiden itu hanya dua periode. Asumsi yang berkembang ini tentu akan berimplikasi terhadap konsentrasi Presiden dalam melaksanakan atau mengambil kebijakan.

Sebagai warga negara Indonesia, semestinya kita memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi, karena akselerasi Presiden dalam melindungi rakyat dari Covid-19 melalui pelaksanaan vaksinasi.

“Penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai cukup baik dan berhasil dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.” kata Harits Hijrah Wicaksana yang juga sebagai analis kebijakan publik.

Dalam kinerja, pemerintahan Jokowi dinilai berhasil dalam merealisasikan pembangunanan di Indonesia, termasuk infrastruktur jalan tol, penerbangan, waduk, dan lain-lainya.

“Keberhasilan Jokowi dalam pembangunan juga mendapatkan kritikan dari lawan politiknya. Seperti, membuat narasi-narasi yang tidak sehat dari lawan politiknya yang hendak menurunkan legitimasi rakyat kepada pemerintahan.” ujar Harits Hijrah Wicaksana.

Informasi ini bisa dibaca juga di laman: https://m.antaranews.com/berita/2048746/pengamat-sebut-kelompok-tak-suka-jokowi-sebar-narasi-tiga-periode

Facebook Comments
Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *